Bima Arya Lakukan Kunjungan Ke Azerbaijan dan Turki Untuk Buka Kesempatan Investasi dan Kerjasama

Wali Kota Bogor, Bima Arya direncanakan melakukan kunjungan dan penjajakan kerja sama dengan ASAN Xidmat (Mal Pelayanan Publik di Azerbaijan-red) di Baku, Azerbaijan pada 12-14 Maret 2020. Kunjungan ini menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor, Firdaus, terkait penunjukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang telah memilih MPP Kota Bogor sebagai referensi dan rujukan bagi kota dan kabupaten di seluruh Indonesia yang akan menyelengarakan MPP di daerahnya masing-masing. “Sejak diresmikan pada 26 Agustus 2019, MPP telah menjadi pusat layanan publik mendapat apresiasi sangat baik oleh warga Kota Bogor. Pada saat yang sama, MPP Kota Bogor telah menjadi rujukan bagi beberapa pemerintah daerah untuk menyelenggarakan layanan sejenisnya di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

Sensus Online di Kota Bogor Capai 4,1 Persen, Jajaran Pemkot Bogor Diminta Ikut Sukseskan

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat meminta jajaran Pemerintah Kota Bogor ikut menyukseskan Sensus Penduduk (SP) 2020, baik secara online maupun skema wawancara dari rumah ke rumah. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rapor Koordinasi Sensus Penduduk 2020 di Ballroom Padjadjaran Suites Resort and Convention Hotel, Komplek BNR, Bogor Selatan, Kamis (12/3/2020). “BPS Kota Bogor menargetkan sensus online di angka 6,20 persen atau 6.417 keluarga selama 45 hari ini. Namun hingga saat ini, yang dicapai baru 4,1 persen atau 4.069 keluarga. Semoga melalui rakor dan waktu yang tersisa dapat dimaksimalkan sehingga meraih target yang sudah ditentukan,” ungkap Ade Sarip.

Seluruh Eselon III dan IV Pemkot Bogor Ditargetkan Bersertifikasi PBJ

Sebanyak 33 pegawai Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kota Bogor mengikuti pelatihan sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di Hotel Salak Pajajaran, Kota Bogor, Kamis (11/3/2020). Pelatihan ini digelar berdasarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 16 tahun 2019 tentang wajibnya seluruh pejabat eselon tiga dan empat harus memiliki sertifikasi barang dan jasa. "Seluruh peserta merupakan eselon tiga setingkat administrator dan eselon empat setingkat pejabat pengawas yang dipilih untuk mewakili masing-masing OPD," ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bogor Taufik.